FONNA.ID, Gunungsitoli – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Khusus (DPWK) LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kepulauan Nias, Sabarman Zalukhu, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli, untuk segera mencari solusi atas adanya kegiatan Asphalt Mixing Plan (AMP) milik CV. Utama yang belum memiliki kelengkapan izin atau dokemen.
“ Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus segera ada solusi dari pemerintah atas kegiatan AMP itu,” kata Sabarman Zalukhu, kepada Fonna. id, melalui WhatsAppnya, Gunungsitoli, Sabtu (20/2/2021) sore.
Lebih jauh, Sabarman Zalukhu, mengatakan, berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yarniwati Gulo, pada hari Kamis (28/1/2021) lalu, bahwa sebelumnya pihaknya pernah mengeluarkan izin AMP CV. Utama tersebut pada 2017, namun dicabut kembali pada 2018 izin atau rekomendasi lingkungan dari perusahaan AMP milik CV. Utama, yang berlokasi di kilometer 9, Desa Ononamolo I Lot, Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.
“ Kata kadisnya pada waktu itu, bahwa sebelum mereka mencabut izin, ada rentetan sebelumnya, yakni pemanfaatan ruang dari lokasi usaha AMP itu, artinya AMP CV. Utama kita nilai memilki niat baik untuk melengkapi izinnya, namun karena tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang dan RTRW, maka dicabut kembali,” jelasnya.
Dengan dicabutnya izin atau rekomendasi tersebut, lanjut Sabarman Zalukhu, maka kami menilai segala bentuk kegiatan AMP CV. Utama adalah ilegal termasuk dalam memproduksi Hotmix, karena semestinya mereka harus memenuhi kelengkapan izin atau dokumen yang sudah dipersyaratkan atau ditentukan.
Dilain sisi, kata Sabarman Zalukhu, keberadaan AMP CV. Utama ini merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi Hotmix dan base dalam mendukung dan menunjang percepatan pembangunan jalan di Kota Gunungsitoli, bahkan dibeberapa Kabupaten lainnya yang ada di Pulau Nias.
“ Ya, Ini memang buah simalakama bagi Pemkot Gunungsitoli, jika ditutup, maka berdampak pada percepatan pembangunan, apalagi saat ini pemkot sedang giat-giatnya membangun,” sebut Sabarman Zalukhu.
Diapun menawarkan solusi, agar pemkot bersama dengan pihak terkait lainnya segera membahas ini, termasuk regulasinya, agar keberadaan AMP ini tidak memberikan dampak dan penilaian negatif terhadap pemerintah. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, nanti kesannya pemerintah sepertinya melakukan pembiaran.
“ Kita bisa pahami, pada dasarnya Pemkot memiliki niat baik, termasuk AMP CV. Utama itu juga pernah urus izinnya. Namun karena ada aturan main yang tidak boleh dilanggar, maka itu juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu kita dorong pemerintah segera mempercepat pembahasan evaluasi RTRW, sehingga tidak ada lagi asumsi ke depan, pemkot membiarkan usaha ilegal beraktifitas,” ujarnya.
“ Disinilah pemerintah diuji, termasuk dalam mengambil sikap terkait perusahaan ini, agar tetap dapat berjalan tanpa mengesampingkan aturan yang ada,” ucapnya.
Diapun berharap dan optimis, Pemkot Gunungsitoli akan dapat dengan segera menuntaskan masalah ini, dengan tetap berpedoman pada mekanisme, aturan dan kepentingan masyarakat Kota Gunungsitoli.
“ Kami yakin Pak Walikota berserta jajarannya bisa mendapatkan solusi yang baik terkait hal ini. Menurut kami, menutup atau menghentikan kegiatan AMP itu bukan solusi yang tepat dengan situasi saat ini, yang lebih penting adalah bagaimana kita memajukan Kota Gunungsitoli ini, dengan terus mempertahankan iklim investasi yang baik, namun tetap mengikuti aturan yang ada,” tambah Sabarman Zalukhu.
Dia juga mengingatkan, jika nantinya pemerintah telah mendapatkan solusi terkait kegiatan AMP CV. Utama tersebut, termasuk dalam hal perizinannya, agar Pemkot Gunungsitoli menghitung nilai pajak dari setiap produksi CV. Utama sejak beroperasi hingga saat ini.
” Menurutku, pajak itu harus dibayar, karena saya berkeyakinan, selama ini hal tersebut tidak ada dilaksanakan, nanti kalau sudah lengkap izinnya, kan bisa dihitung, sehingga daerah tidak dirugikan” pungkasnya.
Sambung dia menyampaikan, agar AMP CV. Utama, dalam setiap pekerjaannya, khususnya dalam memasok material Hotmix dan base pada pekerjaan pemerintah untuk lebih memperhatikan mutu dan kualitas.
“ Jangan seperti beberapa perkerjaan sebelumnya, kita melihat baru beberapa bulan sudah ada kerusakan. Harapan kita agar kedepan lebih ditingkatkan lagi, dengan memperhatikan setiap mutu dan kualiatas yang dikerjakan,” harap Sabarman.
Penulis : Fransiscus
Komentar