oleh

Desentralisasi Korupsi Dalam Penerapan Otonomi Daerah

Tangerang Selatan  – Mediafonna.id|Realitas kontemporer memperlihatkan kepada kita semua bahwasannya korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan menular di bangsa ini, tentu harus ada sebuah formula atau strategi yang ampuh untuk mengobati penyakit yang menjangkit para aparatur pemerintah di daerah. Desentralisasi menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia sesuai dengan semangat dan amanat Reformasi yang diharapkan oleh bangsa ini, namun ternyata harapan itu hanya sekedar angan belaka karena justru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia hanya sebagai corong untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang.
Kesalahan dalam penerapan desentralisasi yang hanya sekedar pelimpahan kewenangan untuk membuat regulasi dan pengaturan anggaran kepada pemerintah daerah kenyataanya hanya menimbulkan dominasi kekuasaan para elit lokal. Monopoli kekuasaan menyusun regulasi dan mengatur anggaran membuka jalan para elit dan atau politisi lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi.

Kemunculan raja-raja kecil di daerah otonom membuat sebagian dari mereka memanfaatkan sebagai ladang pengeruk uang dengan memanfaatkan sumber daya dan konstelasi politik lokal. Sehingga ini menjadi preseden buruk bagi rakyat yang berakibat pasifnya masyarakat terhadap demokrasi karena selalu dijejali oleh pemberitaan tentang korupsi yang terjadi di daerah. Tentu hal ini tidak sejalan dan mencoreng semangat reformasi yang sarat akan perubahan khusunya dalam hal pelaksanaan desentralisasi.

Penyebab lahirnya desentralisasi korupsi dalam penerapan otonomi daerah, setidaknya ada 3 (tiga) faktor yaitu Pertama, pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah hanya bersifat administratif, tanpa adanya pembagian kewenangan kepada masyarakat dalam hal penentuan regulasi yang dibuat sesuai dengan amanat demokrasi yaitu adanya partisipasi masyarakat. Sehingga penerapan desentralisasi terkesan memberikan celah kepada elit lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi. Kedua, Tidak adanya alat atau institusi yang dimiliki negara untuk mengawasi secara pasti dan efektif terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah karena hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah hanya bersifat fungsional atau sekedar kekuasaan memberi policy guidance kepada pemerintah daerah. Ketiga, gagalnya para wakil rakyat di daerah (legislatif) dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol, dan yang ada hanyalah sebuah kongkalikong pemerintah daerah dengan DPRD, maka pengawasan jalannya pemerintahan di daerah tidak berjalan sesuai mekanisme yang ada. Selain itu partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol pun dari kalangan civil society jauh dari apa yang diharapkan.

Modus tindak pidana korupsi di daerah semakin menjalar dan beragam dan telah menjangkit seluruh lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu berdasarkan data pemetaan sektor dan lembaga ternyata tren korupsi didaerah menempati posisi teratas, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini untuk memberantas penyakit turunan yang tak kunjung sembuh.

Lahirnya sebuah Gerakan Anti Korupsi di masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya dan sikap antipatik terhadap korupsi dengan harapan dapat mematikan virus korupsi yang mewabah di negeri ini. Gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa, di sinilah peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi penting dan sangat diharapkan untuk keberlangsungan bangsa ini. Penanaman nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan kepada mahasiswa menjadi penting demi terwujudnya perilaku anti koruptif. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan melakukan campaign dalam bentuk sosialisasi, diseminasi di ruang publik, ataupun terobosan-terobosan lain yang dapat dilakukan di media online.

(Ditulis oleh : Sabrina Eliza Rinaldo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang/ Red : RH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed