oleh

DPRD Kota Gunungsitoli Gelar Public Hearing Atas Ranperda Inisiatif Tentang Pengaturan Lalulintas Ternak

Mediafonna.id|Gunungsitoli – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD), dan Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar kegiatan Public Hearing, tentang Pengaturan Lalulintas Ternak dan Bahan Hasil Hewan di Grend Kartika Resto, Kodim 0213/Nias, Kota Gunungsitoli. Rabu (24/05/2023)

Dalam acara Hearing dibuka secara Resmi oleh Ketua DPRD, yang diwakili oleh Ketua Komisi II Yan Raradodo Gea, yang dihadiri Narasumber antara lain, Wakil Ketua DPRD, HermanJaya Harefa,, Trimen F Harefa SH.MH, sekaligus Ketua Badan Pembentukan Ramperda DPRD, dan Dermawan Zagoto, Kadis Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli.

Dalam paparanya Ketua Bapem DPRD Kota Gunungsitoli, Trimen F Harefa SH.MH, yang sekaligus Narasumber, menjelaskan penyusunan peraturan Daerah inisiatif Pemerintah kota Gunungsitoli bersama DPRD Kota Gunungsitoli, melalui aspirasi masyarakat kota Gunungsitoli, maka DPRD bersidang menyusun program legislasi Daerah tahun 2023, salah satunya membentuk sebuah produk hukum daerah, dan menyusun legislasi daerah, yang menjawab keresahan masyarakat, akan ancaman virus dan juga penyakit yang menyerang hewan ternak khususnya Hewan ternak babi, hal ini yang perlu kita masih memiliki kekosongan hukum mengendalikan lalulintas ternak hewan dari luar daerah kepulauan Nias,” jelas Trimen yang juga Ketua Bapem DPRD kota Gunungsitoli.

Mewakili pemerinta kota Gunungsitoli, Kadis Pertahanan Pangan Kota Gunungsitoli, Dermawan Zagoto SP, menyatakan ada beberapa persoalan yang terjadi yang harus kita tangani dengan serius, yaitu populasi ternak semakin terbatas salah satunya penyakit, ASF yang menyerang ternak yang berkuku belah, seperti ternak babi, Sapi, kambing dll. Sehingga vaksin untuk ASF masih dalam bentuk kajian, dalam upaya-upaya pengendalian, pencegahan prefektif, untuk penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertahan Pangan Kota Gunungsitoli, kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita bisa melakukan vaksin meskipun kita dari Kepulauan Nias masih belum mendapat dukungan dari pemerintah profinsi terhadap vaksin yang dimaksud, namun status mulai dari tahun 2020 s/d 2022, penyakit ASF, mengalami status endemik, dengan status wabah ASF maka dengan itu pemerintah bersama DPRD Kota Gunungsitoli berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi keluhan – keluhan warga kota gunungsitoli, ” ucap Kadis Dermawan Zagoto.

Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa Spd,k SH, memaparkan bahwa Ranperda tentang Pengaturan Lalulintas Ternak, dan Bahan Hasil Hewan ini merupakan sudah merupakan diskusi yang cukup panjang, berawal dari kondisi banyaknya hewan ternak yang mati, akibat wabah ASF, ini salah satu kondisi dan keadaan kota Gunungsitoli saat wabah ASF melanda seluruh Kepulauan Nias dan masuk nya hewan ternak secara tidak resmi dari pelabuhan tikus yang didatangkan dari luar daerah Kepulauan Nias, tentang aturan yang memadai, yang bisa menjadi dasar dalam mengambil tindakan, baik oleh pemerintah sendiri dan aparat penegak hukum, hal ini terkuak banyak nya ternak babi yang masuk dari daerah luar Kepulauan Nias melalui pelabuhan tikus tanpa dokumen, hal ini yang membuat kita dari DPRD bersama Pemerintah berusaha menerbitkan Ranperda, namun kami berharap kepada Pengusaha, Kepala desa, sekota gunungsitoli dan warga masyarakat untuk memberikan masukan dalam penerbitan Ranperda,” ujar wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

Dalam kegiatan Pablic Hearing, dihadiri, mewakili Muspida, camat, kades seluruh kota Gunungsitoli, pengusaha, acara berjalan lancar dan tertip hingga penghujung selesai. (Red/KZ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed