oleh

MoU Kejari Gunungsitoli & Kantor Ditjenhubla Kelas 3 Sirombu, Kasi Datun : Pelayanan Hukum

Mediafonna.id|Gunungsitoli -Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjenhubla) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu, Melaksanakan kerjasama Momerandum Of Understanding (MOU) di bidang Keperdataan serta tata usaha negara.

“Kita melakukan kerjasama MoU dan bahkan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama”, Ucap Kepala Kejari Gunungsitoli melalui Kepala Seksi Datun (Satria Dharma Putra Zebua. SH) ketika diwawancarai wartawan diruang kerjanya, Rabu (20/9/2023).

Dalam penuturannya, Satria Dharma menyampaikan pada kerjasama ini bukan terkait adanya permasalahan, Melainkan bentuk dari jalinan komunikasi antara kedua lembaga negara.

Untuk diketahui bahwa dalam kerjasama ini ada tiga dampak yang diterima oleh kantor Ditjenhubla yakni : Bantuan hukum, Pertimbangan hukum & Layanan hukum. Pada intinya, Kerjasama MoU ini adalah bentuk pencegahan adanya pelanggaran hukum.

“Kerjasama itu berawal dengan adanya permintaan layanan hukum dari Kantor Ditjenhubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu kepada kami (Kejari Gunungsitoli). Setelah kami lakukan kajian dan melaporkannya kepada pimpinan, Maka kami bersepakat melakukan kerjasama dalam MoU. Termasuk kami juga memberi pertimbangan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan penahan ombak yang mereka kerjakan agar mendapat mutu kualitas yang baik dan bisa bermanfaat”, Ungkap Kasi Datun

“Jika terdapat oknum-oknum atau masih ditemukan adanya pelanggaran. Maka kami akan membatalkan kerjasama MoU tersebut kepada pihak yang bersangkutan, Pungkasnya

Selain dikantor Ditjenhubla Kantor Kelas III Sirombu, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah melakukan kerjasama MoU dengan beberapa lembaga negara lainnya mulai dari Pemerintah Daerah serta BUMN.

Dari Kerjasama MoU yang telah dilakukan, lanjut Kasi Datun, Bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berhasil melakukan mediasi antara Dinas Koperasi Kabupaten Nias dan Masyarakat terkait hambatan berputarnya program dana bergulir yang merupakan keuangan daerah. Termasuk melakukan mediasi antara PT. PLN dengan masyarakat soal ganti rugi pertapakan tower.

“Mediasi yang kami lakukan itu adalah bagian dari layanan hukum dengan tujuan penyelematan keuangan negara atau daerah”, Terangnya (Red/KZ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed